Indonesia baru saja menyandang gelar yang tidak pernah dibayangkan banyak orang: pemimpin adopsi AI di Asia Tenggara. Bukan Singapura, bukan Malaysia. Tapi di balik gelar itu, ada angka lain yang menunjukkan fondasinya belum sekuat klaimnya.

62 Persen: Angka yang Mengubah Peta ASEAN

Survei The Business Times Insights: Asean Intelligence 2026 menempatkan 62 persen perusahaan Indonesia dalam kategori first movers, yaitu kelompok yang merasakan tekanan kuat untuk bertransformasi dan secara proaktif berinvestasi pada berbagai kapabilitas AI. Angka ini jauh di atas Thailand yang berada di 55 persen, Malaysia 46 persen, dan Singapura yang justru paling rendah di 36 persen.

Survei ini digelar pada Februari 2026 dengan 538 responden tingkat C-suite dari enam ekonomi ASEAN: Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Responden dibagi ke dalam tiga lapis: first movers, pragmatic optimisers, dan cautious traditionalists.

Yang membuat posisi Indonesia menarik adalah kontrasnya dengan Singapura. Negara kota itu selama ini dikenal sebagai pusat teknologi kawasan, tapi justru paling rendah dalam kategori first mover. Sejumlah pengamat menilai angka Singapura yang lebih rendah mencerminkan pendekatan yang lebih matang dan hati-hati, bukan kelemahan teknologi.

Artinya, gelar itu nyata. Tapi gelar itu mengukur satu hal saja: seberapa agresif perusahaan berinvestasi dan berniat bertransformasi. Bukan seberapa dalam AI benar-benar tertanam dalam operasi.

Sisi Lain: 40 Persen dan Kedalaman yang Tipis

Amazon Web Services bersama Strand Partners merilis studi Unlocking Indonesia’s AI Potential 2026 pada 6 Agustus 2026, dengan 1.000 pemimpin bisnis dan 1.000 masyarakat umum sebagai responden. Hasilnya: 40 persen bisnis di Indonesia telah mengadopsi AI. Angka ini naik 12 poin persentase dari 28 persen pada tahun sebelumnya.

Perlu dicatat, 40 persen dan 62 persen bukan dua angka yang saling membantah. Basisnya berbeda. Survei Business Times menyasar perusahaan besar yang bisa dijangkau tim riset, sementara AWS memotret seluruh populasi bisnis Indonesia yang didominasi jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi keduanya bisa benar pada saat yang sama.

Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah adopsi. Dari seluruh pengadopsi AI, 56 persen masih berada di fase eksplorasi atau eksperimen. Hanya 12 persen yang menyatakan AI sudah terintegrasi penuh ke dalam operasi dan menjadi pusat strategi bisnis.

Nandini Ramani, Vice President Governance and Compliance AWS, menyampaikan angka yang lebih telanjang lagi di AWS Summit Jakarta 2026. Dari sekitar 40 persen perusahaan yang mengadopsi AI, hanya 24 persen yang punya strategi AI formal, hanya 21 persen yang menerapkan tata kelola data, dan hanya 17 persen yang memiliki kerangka AI yang bertanggung jawab.

Artinya, lebih dari tiga perempat perusahaan yang memakai AI belum punya aturan tertulis tentang cara memakainya.

Hasilnya Ada, Tapi Berhenti di Efisiensi

Bukan berarti adopsi ini sia-sia. Studi yang sama mencatat 75 persen pengadopsi melaporkan peningkatan produktivitas yang terukur, 72 persen menyebut siklus inovasi mereka jadi lebih cepat, dan 62 persen mencatat pertumbuhan pendapatan.

Masalahnya ada di tujuan penggunaan. AI dipakai untuk mempercepat pekerjaan yang sudah ada, bukan untuk menciptakan hal baru. Pola ini bukan hal baru di Indonesia. Temuan AWS pada 2025 sudah menunjukkan hal serupa: mayoritas bisnis memakai AI untuk efisiensi dan penyederhanaan proses, sementara hanya sebagian kecil yang menjadikannya inti pengembangan produk.

Anthony Amni, AWS Indonesia Country Manager, menyebut akar masalahnya dengan gamblang: sebagian besar korporasi masih melihat AI sebagai alat pendukung, bukan bagian inti dari strategi bisnis.

Pola pemanfaatan yang berhenti di efisiensi ini juga terlihat pada pembahasan agentic AI di enterprise operations, di mana nilai terbesar baru muncul ketika AI diberi kewenangan mengambil keputusan, bukan hanya mempercepat tugas administratif.

Kenapa Fondasi Ini Rapuh

Ada tiga celah yang membuat posisi Indonesia rentan kehilangan momentum.

Pertama, strategi tidak menyusul investasi. Ketika AI dibeli per divisi tanpa kerangka bersama, setiap unit punya alat sendiri, data sendiri, dan ukuran keberhasilan sendiri. Biaya naik, hasil sulit dibandingkan, dan pelajaran dari satu divisi tidak menular ke divisi lain.

Kedua, tata kelola data belum jadi prioritas. AI hanya sebaik data yang diberi makan. Kalau hanya 21 persen perusahaan yang menerapkan tata kelola data, artinya mayoritas menjalankan model di atas data yang belum dibersihkan, belum dipetakan asal-usulnya, dan belum diatur siapa boleh mengakses apa.

Ketiga, tanggung jawab belum dilembagakan. Kerangka AI yang bertanggung jawab baru dimiliki 17 persen organisasi. Ini bukan urusan administratif, tapi soal siapa yang menanggung akibat ketika model memberi rekomendasi keliru yang merugikan pelanggan.

Kedaulatan AI Sudah Punya Bukti, Bukan Cuma Wacana

Menariknya, di sisi infrastruktur justru ada kabar yang lebih matang. Sahabat-AI, model bahasa besar 70 miliar parameter yang dikembangkan GoTo Group dan Indosat Ooredoo Hutchison bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, sudah diluncurkan dan tersedia sebagai aplikasi di App Store maupun Play Store.

Model ini mendukung bahasa Indonesia serta empat bahasa daerah, dan dijalankan di atas GPU Merdeka, layanan sovereign cloud dari AI Factory Lintasarta yang merupakan bagian dari Indosat Group. Artinya, kapasitas komputasi untuk model lokal tidak sepenuhnya bergantung pada penyedia luar.

Ini menunjukkan bahwa di level penyedia infrastruktur dan platform, Indonesia tidak hanya jadi pasar. Tapi kedaulatan di level negara belum otomatis menjadi kematangan di level perusahaan pengguna.

Langkah yang Bisa Diambil Mulai Sekarang

Bagi perusahaan yang sudah memakai AI tapi belum punya strategi formal, urutannya sebaiknya dibalik: jangan mulai dari memilih alat, mulai dari menetapkan keputusan apa yang ingin diperbaiki.

Untuk urusan pengawasan, kerangka yang dibahas dalam artikel EU AI Act 2026 dan standar tata kelola AI bisa jadi rujukan meski perusahaan beroperasi di Indonesia. Tetapkan satu pemilik AI yang jelas di tingkat manajemen. Selama AI dianggap proyek divisi IT, anggarannya akan selalu dikorbankan lebih dulu ketika ada tekanan biaya.

Petakan data sebelum memilih model. Pertanyaan pertama bukan model mana yang paling canggih, tapi data mana yang sudah layak dipakai dan siapa yang bertanggung jawab atas kualitasnya.

Buat aturan tertulis yang sederhana. Tidak perlu kerangka sepanjang puluhan halaman. Cukup jelas: data apa yang boleh masuk ke model, siapa yang boleh mengakses hasilnya, dan bagaimana jika keluarannya salah.

Ukur sesuatu yang berdampak, bukan sesuatu yang mudah dihitung. Jumlah karyawan yang memakai alat AI adalah ukuran adopsi, bukan ukuran keberhasilan.

Gelar yang Perlu Dipertahankan, Bukan Dirayakan

Menjadi first mover punya nilai. Perusahaan yang bergerak lebih dulu punya kesempatan belajar lebih cepat, dan di teknologi yang berubah secepat AI, kecepatan belajar adalah keunggulan itu sendiri.

Tapi first mover juga bisa berhenti di titik awal. Ketika investasi sudah keluar, anggaran sudah habis, dan hasilnya cuma efisiensi di satu-dua divisi, gelar itu berubah jadi beban: bukti bahwa perusahaan pernah berani, tanpa bukti bahwa perusahaan pernah berubah.

Angka 62 persen adalah modal. Angka 12 persen adalah pekerjaan rumah. Jarak antara keduanya itulah yang menentukan apakah Indonesia hanya sempat menang di garis start, atau benar-benar finis.